Info update
Loading...
Kamis, 23 Maret 2017

Di Tengarai Ada Mafia Harga Tanah di Bendungan Karaloe


Media Indonesia Hebat- Masyarakat Karaloe yang masuk dalam wilayah Desa Garing Kec-Tompobulu kini mulai resah. Proyek Bendungan Karoloe yang diharapkan bisa cepat selesai, namun sampai sekarang bergelut dalam harga yang tak ada ujung pangkalnya.
 Arfah Adha Mansyur S.Sos,    mendampingi warga diJakarta menemui wakil rakyat di Senayan.

Warga pemilik lahan yang terkena pembangunan Bendungan Karaloe tidak dilibatkan dalam kesepakatan harga tanah. Sehingga sampai sekarang masih ada 58 % yang bertahan dan tidak mau menerima harga yang hanya disepakati ditataran Kepala Dusun bersama pihak pembebasan lahan.

Sebanyak 112 kepala Keluarga yang masih memilih bertahan, bahkan lebih memilih mati di tanah kelahirannya demi kebenaran. Ratusan masyarakat ihlas dan rela tanahnya dibanguni bendungan asal sesuai harga. Karena kami ini akan mencari tempat baru untuk ditinggali.

Harusnya pemerintah transfaran soal harga, masak kita pemilik lahan, tapi buta dengan harga yang sebenarnya, ujar Wakil Direktur Mappilu-Lippi ( Masyarakat Pers Pemantau Pemilu Indonesia-Lembaga Independen Pemantau Pemerintahan Indonesia), Muh Arfah S.Sos, Jum'at 25/3 baru-baru ini mewakili warga dusun Pa'lopian dan Dusun Bangkenta'bing.

Lebih jauh dikatakan, Muh Arfah bahwa selama ini dirinya mendampingi warga dari Desa Garing di Jakarta untuk bertemu wakil Rakyat H. MUHTAR TOMPO sebagai wakil rakyat dari partai Hanura, lebih khusus Komisi V untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya. Tentu saja untuk kepentingan masyarakat yang terkena lokasi Bendungan Karaloe.

Muh Arfah mengatakan bahwa  demi kepentingan warga  Desa Garing, pihaknya sebagai pendamping masyarakat juga sebagai wartawan Rakyat Bicara. Dia ke Jakarta semata-mata menemui wakil rakyat bersama warga yang berkepentingan, beber Muh Arfah S.Sos.

Demikian halnya wakil rakyat, H.Muhktar Tompo tentu akan memberikan aspresiasi kepada masyarakat agar Bendungan Karaloe yang nantinya untuk kepentingan masyarakat di dua Kabupaten Gowa dan Jeneponto.

Bahkan dirinya akan mempasilitasi warga agar hak-haknya didapatkan. Kita tak ingin rakyat kecil dikorbankan. Untuk itu kami secepatnya menggalang khususnya dari Komisi yang menangani masalah Bendungan Karaloe, bebernya. (Kadir Sijaya/MIH)


0 komentar :

Posting Komentar

Back To Top