Anggaran Dana Desa Di Duga Masih Banyak Bocor, Terbukti Banyak Kades Tersandung Hukum.

Media Indonesia Hebat- Kucuran uang rakyat yang dianggarkan dalam Anggaran Dana Desa (ADD ) setiap Desa di Indonesia oleh Pemerintah Pusat sangat diapresiasi banyak kalangan khususnya seluruh Rakyat Indonesia.

Namun sampai sejauh ini, dinilai belum maksimal penggunaannya disetiap desa, karena masih banyak kepala desa tersandung kasus hukum tindak pidana Korupsi. Hal ini dikatakan Ketua Lembaga Mappilu-Lippi, S.Kadir Sijaya, Sabtu 8/7 di kantornya.

Lebih jauh dikatakannya bahwa, golontoran anggaran dana desa dari pemerintah pusat sebaiknya mendapatkan perhatian serius dari berbagai elemen.Khususnya dari segi kontrol pengunaannya agar para kepala desa berhati-hati dan jangan keluar darì juknis agar tidak tersandung kasus hukum yang bisa menjeratnya.

Aparat juga dihimbau agar jangan berdiam diri khususnya dari Kejaksaan dan Kepolisian ketika mendapatkan laporan masyarakat. Atau dari lembaga lain yang ikut berfartisifasi dalam hal pemantauan kucuran ADD. Hal ini sangat penting untuk menghindari hal yang tidak sesuai juknis. Apalagi kalau sudah melenceng dari ketentuan yang ada, beber S.Kadir Sijaya baru-baru ini.

Kita ingin semua kapala desa berpacu dalam membangun desanya. Semua desa bersolek, berbenah dan mempercantik wajahnya desa pembangunannya.

Kesejahteraan rakyat, maju pembangunan desanya, tentu menjadi acuan pemerintah pusat untuk segera terwujud. Anggaran Dana Desa yang kucur setiap tahun, begitu besar tentu sangat membantu malaksanakan sejumlah program pembangunan para kepala desa jika dimaksimalkan.

Tidak tanggung-tanggung sejumlah kementrian yang dilibatkan guna suksesnya program pemerintah pusat yang tak lain untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan pemerataan tingkat kesejahteraan rakyat disetiap desa.

Anggaran yang begitu besar yang memang diperuntukkan langsung dan dinikmati oleh rakyat melalui hasil pembangunan yang dicapai. Seharusnya tidaklah menunggu lama kalau semua komponen terutama pemerintah daerah dalam mengawasi penggunaan dana desa akan terasa kemanfaatannya di masyarakat. Karena sampai saat ini tidak sedikit kepala desa sejak bergulir ADD banyak terjerat kasus korupsi dengan menyelewengkannya.

Sebagai mana cita-cita awalnya untuk mempercepat kesejahteraan dan pemerataan pembangunan pedesaan. Artinya lewat dana desa yang dikemas dalam ADD menghasilkan kesejahteraan rakyat yang tercermin dalam pembangunan yang dicapai.

Sebenarnya banyak ketimpangan yang terjadi selama ADD bergulir, terbukti sejumlah Kades terjerembet Bui. Untuk itu, diharapkan semua komponen masyarakat, penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian untuk tidak memberi ampun terhadap pelanggaran ADD yang disalah gunakan. Kita berharaf kembaga negara seperti Kejaksaan dan Kepolisian bersama-sama masyarakat agar tidak menutup mata, memberi sangsi hukum bagi pelanggarnya, tegas Direktur Mappilu-Lippi di Makassar.

Sejumlah keluh kesah masyarakat terjadi dimana-mana karena seringnya melenceng anggaran dana Desa. Terpangkasnya kiri-kanan yang diluar dari yang diprogramkan tentu semakin terjepit sehingga tidaklah bisa maksimal penggunaan setiap tahunnya.

ADD harus dikontrol secara ketat, mengingat sampai saat ini hampir semua kepala desa ditengarai tidak transfaran dalam penggunaan Dana desanya. Mereka cenderung mau marah kalau dì plototi apa yang sudah dikerjakan apakah sesuai bestek atau tidak ?

Sehingga janganlah heran kalau banyak tersandung kasus hukum karena tidak bisa maksimal dan melenceng dari yang sebenarnya. Apalagi dalam ADD sebagiannya masuk dalam sistim penggajian pegawai desa dan honor lainnya.
(Media Indonesia Hebat.com/Ketua Lembaga Mappilu-Lippi- ( Masyarakat Pers Pemantau Pemilu Indonesia dan Lembaga Independen Pemerhati Pemerintahan Indonesia-S.Kadir Sijaya ).