Dugaan Korupsi Berjemaah Rongrong Pemprov Sulsel

Kantor Gubernur Sulsel di Jl Urip Sumiharjo kembali “memanas” akibat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat Sulsel, Senin (2/4/2018).

Aksi demonstrasi ini menuntut Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) menghentikan dugaan korupsi berjamaah dalam lingkup Pemprov Sulsel dengan dana berjudul “fiskal”.

Menurut mereka, Dana “Fiskal” adalah dana inisiatif yang dikumpul oleh SKPD dengan pengumpul dilakukan oleh BPKD Sulsel.

“Setiap tahun BPKD menitip milyaran rupiah anggaran di setiap skpd. Dan pada akhir tahun (Desember) BPKD menyetor hasil pengumpulan dana skpd tersebut (fiskal) agenda agenda politik dan entertainment para pejabat di Pemprov Sulsel,” beber Deddy Jalarambang, Korrdinator Lapangan.

Jelang masa akhir jabatan gubernur sulsel ini, BPKD Sulsel meminta semua SKPD segera menyetor Fiskal nya tahun 2018 meski belum memasuki akhir 2018.

Menurutnya, aparat penegak hukum baik jaksa maupun polisi tak boleh menutup mata. “Harus diusut ini,” singkatnya.

Mekanisme kerja dana Fiskal adalah Bappeda bekerja sama dengan BPKD. Bappeda menitip dana berupa kegiatan di APBD setiap tahun, dan BPKD Sulsel yang menagih ke masing masing SKPD. Ya semacam fee.

Dalam aksi tersebut, sejumlah mahasiswa menyebutkan, bahwa kegiatan atau pungutan berupandana Fiskal di Pemprov Sulsel ini telah lama dan menjadi sebuah tradisi.

“Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Deddy.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa dan masyarakat sempat bersitegang dengan aparat satpol PP Pemprov Sulsel. Lanjut dikatakan bahwa sebenarnya banyak masalah terselubung di pemprov Sulsel. Hanya saja pandai memainkan bahasa yang halus, contohnya ini fiskal yang buntut-buntutnya korupsi berjemaah, beber komandan lapangannya (Dirgantara/KIN.com)