Waduk Karalloe Masih Tertati-Tati, Kini Muncul Bendungan Pamukkulu Disorot Pembebasan Lahan.
Sejumlah aktifis yang tergabung Pusat Pendidikan dan Pembelaan Rakyat (Puspera) mendesak pihak balai untuk transparan pada pembebasan lahan bendungan di kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.
” Balai Pompengan sebagai perpanjangan tangan kementrian PUPR untuk menangani proyek Bendungan Pamukkuluk Takalar haruslah transparan, Indikasi penyimpangan seperti halnya Waduk Karalloe Gowa, mulai nampak juga di Pammukkulu” Kata Rifaldi di halaman Kantor Balai.
Anggaran pembangunan Bendungan Pammukulu sebesar Rp 1,7 Triliun dengan pihak rekanan PT. Nindya Karya dan PT. Wijaya Karya menuai banyak persoalan.
Polemik pada persiapan mega proyek tersebut kembali terjadi, pembebasan lahan masyarakat kurang lebih 640 Hektar itu belum ada kesepahaman Harga,” Beber Rifaldi di depan sejumlah awak media.
Diketahuinya, Kementrian Keuangan telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 23.400.000.000-, untuk 100 Hektar untuk pembebasan lahan.
Sampai saat ini sudah memasuki Tahun 2018 mengapa pihak terkait belum dibayarkan, kuat dugaan penyelewengan anggaran Negara tengah terjadi.
” UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, tak ada alasan kepada tim apresial sebagai tim penilai, terbuka secara umum kepada masyarakat mengenai harga lahan dibebaskan” Ujar Parawansa salah seorang warga yang ikut mempertanyakan harga lahan mereka.
Dalam tuturnya, mereka meminta untuk menghentikan pembangunan bendungan tersebut sebelum lahan warga terbayarkan sesuai dengan juknis standar harga pembebasan lahan.(Kadir Si Jaya/KIN.com)
0 komentar :
Posting Komentar