Grand Issue "Ganti Bupati Takalar" SUDAH SAATNYA KATAKAN TIDAK UNTUK BUPATI TAKALAR (SYAMSARI KITTA)

Grand Issue "Ganti Bupati Takalar"
SUDAH SAATNYA KATAKAN TIDAK UNTUK BUPATI TAKALAR (SYAMSARI KITTA).

Takalar, Karya Indonesia News.com-Setelah beberapa bulan menjabat sebagai pemimpin dan penguasa di butta Panrannuangta sampai hari ini belum ada akselerasi dan aksi yang "nyata" yang ditorehkan oleh Bupati Takalar bapak H. Syamsari Kitta,  S. Pt,  MM. Bahkan P22 nya sudah menjadi beban berat bagi setiap kepala desa di Takalar.

Masyarakat berharap ada gebrakan prestisius, berharap ada keberhasilan memberdayakan masyarakat di kabupaten Takalar sesuai dengan janji yang telah diucapkan di masa kampanye. Namun sampai saat ini hanya resa dan dan kesusahan saja terjadi, khususnya tenaga kerja honorer yang diberhentikan.

Satu semester anggaran telah berjalan begitu saja dengan pro/kontra yang mewarnai dinamika pemerintahannya. Setiap harinya kita hanya disuguhi dengan persoalan serta masalah, ungkap sejumlah aktifis di media sosial.

Pertanyaannya yang paling mendasar untuk menilai progreseifitas dari pemerintah adalah sejauh mana janji politik dan program-programnya sudah berjalan ? Tentu pemimpin kita akan berdalih bahwa dokumen RPJMD belum disahkan.

Lalu kemudian mengapa belum disahkan ? Karena ada perdebatan yang alot mengenai regulasi, plafon anggaran, dan norma-norma lain yang tidak bertalian dengan janji2 politik dari sang penguasa di masa kampanye.

Belum lagi kita bicara soal "Perusda Panrannuangku" yang menggunakan tangan besinya untuk memaksa masyarakat memenuhi hasrat dominasi ekonomi yang dilegitimasi melalui target capaian pendapatan meski legal standing menjadi payung hukum.

untuk mengoperasikan proses pengambil alihan kewenangan pemungutan dari OPD ke pihak swasta itu masih kabur dan tidak jelas sama sekali.
Benturan horisontal yang terjadi antara pedagang tradisionil dan petugas perusda telah berulang kali terpampang di depan mata.

Issu bantuan sapi yang menjadi janji politik dari penguasa , saya melihat ada indikasi akan dibebankan kepada para manajer  dari sebuah pemerintahan otonom di tingkat desa (kepala desa) yang seyogyanya membuat perih hati dari para kades karena mereka tertekan secara physikis di proses pencairan anggaran jika tidak memenuhi ambisi dan ekspektasi dari penguasa yang saat ini memegang kendali pemerintahan.

Belum lagi pembentukan kader desa sebanyak 3 orang setiap dusun, pengadaan mesin pemotong rumput, pengadaa kijang 1 kijang 2 (HT), pos kamling,  dan motor viar untuk digunakan mengangkut sampah juga menjadi beban dari para kepala desa, serta pengadaan sapi 5 ekor setiap desa yang dibebankan kepada ADD/APD setiap desa.

Pertanyaannya sudah adakah naskah akademik yang telah kita bahas bersama dan disosialisasikan kepada seluruh stakeholder.

Di salah satu OPD yang setiap harinya berkutat dengan issu pasir,  semen, batu merah,  alat kerja pertukangan juga mendapat intervensi dari banyak lini sehingga proses pembagian kue dari hasil akumulasi bahan bangunan dan alat kerja itu semakin hari semakin menjadi rancuh.

Belum lama ini telah mengemuka proses lelang jabatan untu 3 buah, dimana ada 2 jabatan yang seksi serta 1 jabatan yang montok juga menjadi perdebatan hangat karena proses itu dianggap jauh lebih cepat dari kecepatan motor Marquess dan Rossi karena meski negara memberikan cuti bagi seluruh pegawai negeri akan tetapi pansel/timsel tetap tancap gas full seolah-seolah ada figur yang memang sudah dipersiapkan.

Bahkan  diproses issu mutasi yang akan datang kali ini mungkin akan memunculkan kegaduhan yang jauh lebih besar karena ketidaksepahaman dari para pemangku kebijakan karena adanya dugaan 'sorong kanan terima kiri' yang telah dilakukan secara senyap oleh oknum2 tertentu. Lalu kepada siapa lagi kita harus percaya.

Masih ingatkah kita dengan para tenaga honorer yang di berhentikan dengan alasan evektifitas pelayanan Namun nampaknya hari ini telah banyak tenaga honorer yang berseliweran di beberapa OPD. "INKONSISTENSI dari Seorang Bupati Tatalar Syamsari Kitta dipertanyakan.

Apa bedanya dengan karyawan perusda yang diduga masih banyak belum mengantongi SK dan terjamin hak-haknya sebagai seorang tenaga kerja.

Rakyat Takalar sudah terlalu merasakan sakit dengan kondisi ini dan sepertinya kita hanya bisa duduk diam melamuni nasib apalagi yang akan terjadi di hari mendatang.

Ada apa dengan semua ini ? Haruskah kita hanya diam dan pasrah melihatnya sejumlah persoalan di daerah kita ini ? Ujar sejumlah elemen di Markas besar Tua-Muda Commynity  Takalar(Tim)