Pemerintahan Masih Seumur Jagung, Bupati Takalar " Cuekin " Wabupnya, Bahaya Terancam Pecah Kongsi.
Takalar, Karya Indonesia News.com-Gawat, Pemerintahan Masih Seumur Jagung, Bupati Dan Wabup Takalar Terancam Pecah kongsi. Berawal dari dugaan tidak diikutkannya membicarakan masalah mutasi pejabat eselon baru-baru ini .
Perlakuan ini menuai protes keras dari wakil Bupati HD terhadap kebijakan Bupati SK. Bahkan sejumlah tokoh dan masyarakat merasa prihatin atas kejadian ini.
Kasian pemerintahan yang baru berjalan seumur jagung sudah ramai diperbingcangkan. Menyusul kebijakan SK yang tidak turut mengikutkan saran dan pendapat wakilnya H De'de, tegas sejumlah pemerhati pemerintahan di daerah ini.
Salah satunya dari Masyarakat Pers Pemantau Pemilu (MAPPILU) dan Lembaga Independen Pemerhati Pemerintahan Indonesia (LIPPI) menyorot kisruh tak mengenakkan bagi pemerintahan Syamsari Kitta kali ini.
Melalui Direktur eksekutifnya, S.Kadir Sijaya mengatakan bahwa Kemesraan dan instrumen kebersamaan yang disuguhkan Syamsari Kitta , saat suksesi pilkada 2017 lalu, sangat jauh panggang dari api saat ini. Apalagi HD hanya meminta agar dirinya dilibatkan disetiap pengambil keputusan atau kebijakan dalam mendukung pemerintahan yang baik, HD hanya meminta itu.
Untuk itu, Syamsari Kitta sebagai bupati harus secepatnya merubah dan mencari jalan keluarnya. Temukan Formulanya apalagi bupati SK adalah seorang yang dikenal Ustaz, tentu saja sangat tahu besarnya amal ibadah jika selalu menghargai pasangan dengan tidak memutus komunikasi, jelas SK Sijaya.
Tidak berbanding lurus apa yang masyarakat lihat ketika itu dengan sekarang. Kebersamaan hanya sesat paska pelantikan 6 bulan lalu, ungkapnya.
Lebih jauh dikatakan bahwa Bupati Takalar SK harus mencairkan suasana tidak kenyamanan bagi wakilnya. Apalagi kalau HD hanya meminta untuk dihargai saja sedikit dengan komunikasi dan menyampaikan maksud dan tujuan kepada wakil bupati. Karena keberhasilan saat diraih adalah kerja bersama, bukan kepada bupati semata-mata.
Untuk itu, Syamsari Kitta sebagai bupati harus secepatnya merubah dan mencari jalan keluarnya. Temukan Formulanya apalagi bupati SK adalah seorang yang dikenal Ustaz, tentu saja sangat tahu besarnya amal ibadah jika selalu menghargai pasangan dengan tidak memutus komunikasi, jelas SK Sijaya.
Tidak berbanding lurus apa yang masyarakat lihat ketika itu dengan sekarang. Kebersamaan hanya sesat paska pelantikan 6 bulan lalu, ungkapnya.
Lebih jauh dikatakan bahwa Bupati Takalar SK harus mencairkan suasana tidak kenyamanan bagi wakilnya. Apalagi kalau HD hanya meminta untuk dihargai saja sedikit dengan komunikasi dan menyampaikan maksud dan tujuan kepada wakil bupati. Karena keberhasilan saat diraih adalah kerja bersama, bukan kepada bupati semata-mata.
Bukti dan realita tak sejalannya lagi bagi SK – HD dalam menapaki roda pemerintahan kini satu persatu mulai mencuat didepan mata masyarakat Takalar. Seperti diantaranya, tidak adanya persamaan pendapat tentang pelaksanaan Pilkades serentak di tahun 2018 dan tidak dilibatkannya Wakil Bupati Takalar dalam penempatan pejabat yang di mutasi .
Sejumlah agenda untuk kepentingan masyarakat Takalar beda pandangan dan kalau ini berlanjut maka pemerintahan Syamsari Kitta memecahkan "Rekor Negatif" dalam menjalankan roda pemerintahkan ujar Direktur Mappilu-Lippi, S.Kadir Sijaya.
Kalau masyarakat terus dipertontonkan situasi seperti ini, bukan tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, bebernya.
Apalagi kalau berimbas, masyarakat menuntut janji politik dengan Program 22 yang diteken kontrak politik, terhadap masyarakat Takalar, akan mundur dalam jangka 3 tahun pemerintahannya, kalau tidak bisa diwujudkannya, beber S.Kadir Sijaya.
Sebelum kisruh mutasi ini santer diperbincangkan masyarakat, Bupati dan wakil Bupati berbeda pendapat juga soal pelaksanaan pilkades serentak, Wabup mengatakan pilkades harus dilaksanakan Tahun ini, sementara Bupati maunya pilkades serentak dilaksanakan tahun 2019.
Kalau masyarakat terus dipertontonkan situasi seperti ini, bukan tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, bebernya.
Apalagi kalau berimbas, masyarakat menuntut janji politik dengan Program 22 yang diteken kontrak politik, terhadap masyarakat Takalar, akan mundur dalam jangka 3 tahun pemerintahannya, kalau tidak bisa diwujudkannya, beber S.Kadir Sijaya.
Sebelum kisruh mutasi ini santer diperbincangkan masyarakat, Bupati dan wakil Bupati berbeda pendapat juga soal pelaksanaan pilkades serentak, Wabup mengatakan pilkades harus dilaksanakan Tahun ini, sementara Bupati maunya pilkades serentak dilaksanakan tahun 2019.
Lain halnya yang disuarakan Ketua Lembaga pemerhati masyarakat Indonesia (LPMI) Kabupaten Takalar, Aristo Syafar mengungkapkan bahwa Pemimpin itu panutan bagi masyarakatnya.
Sehingga seharusnya memperlihatkan kebersamaan dalam memimpin rakyat, tidak bercerai-berai seperti saat ini. Idealnya Bupati dan Wakil Bupati Takalar sebagai pemimpin masyarakat Kabupaten Takalar.
Harus tetap tampil bersinergi di hadapan publik karena marwah serta etika pemerintahan terletak pada simbol lambang garuda yang melekat didada
Sehingga seharusnya memperlihatkan kebersamaan dalam memimpin rakyat, tidak bercerai-berai seperti saat ini. Idealnya Bupati dan Wakil Bupati Takalar sebagai pemimpin masyarakat Kabupaten Takalar.
Harus tetap tampil bersinergi di hadapan publik karena marwah serta etika pemerintahan terletak pada simbol lambang garuda yang melekat didada
Bagaimana masyarakat bisa sejahtera kalau Bupati dan wakil Bupati tak seirama lagi menjalankan roda pemerintahan, hal ini bisa memperburuk citra pemerintahan di Takalar.
Aristo Syafar, menambahkan bahwa seharusnya saat ini SK – HD lebih bersinergi dan fokus mengerjakan P22 unggulannya sebagai mana yang diusungnya itu, dimana menurut Aristo Syafar 22 program unggulan tersebut harus ditunaikan kepada masyarakat karena itu menjadi tanggungjawab moral saat suksesi, beber Arsito.
Salah seorang politisi senior sekaligus Tokoh masyarakat di Galesong H.Bakhtiar Siriwa , menyebutkan bahwa Bupati harus melepas sedikit "egonya" kalau ada hal-hal maha penting untuk diputuskan, tidak boleh memutuskan dengan sekda saja. Karena pemerintahan itu diraih atas kebersamaan, serta berpasangan dengan wakilnya.
Sehingga sangat penting kalau diputus bersama, kalau aturannya kan ada tim Baperjakab yang bekerja dan ini sangat elok dan elegan dimata masyarakat katanya. Kalau ini dilakukan pastilah pasangan tidak merasa terhianati, atau istilah "jangan ada dusta diantara keduanya"
Sekalipun ada istilah Hak Progatif bupati, tapi jangan lupa ada pula haknya seorang wakil, jika menyangkut kepentingan bersama, ujar H.Bahktiar menyikapi keadaan yang lagi santer diperbincangkan masyarakat baru-baru ini (KS/Aswani /KIN.com)
Salah seorang politisi senior sekaligus Tokoh masyarakat di Galesong H.Bakhtiar Siriwa , menyebutkan bahwa Bupati harus melepas sedikit "egonya" kalau ada hal-hal maha penting untuk diputuskan, tidak boleh memutuskan dengan sekda saja. Karena pemerintahan itu diraih atas kebersamaan, serta berpasangan dengan wakilnya.
Sehingga sangat penting kalau diputus bersama, kalau aturannya kan ada tim Baperjakab yang bekerja dan ini sangat elok dan elegan dimata masyarakat katanya. Kalau ini dilakukan pastilah pasangan tidak merasa terhianati, atau istilah "jangan ada dusta diantara keduanya"
Sekalipun ada istilah Hak Progatif bupati, tapi jangan lupa ada pula haknya seorang wakil, jika menyangkut kepentingan bersama, ujar H.Bahktiar menyikapi keadaan yang lagi santer diperbincangkan masyarakat baru-baru ini (KS/Aswani /KIN.com)
0 komentar :
Posting Komentar