Pahlawan Kesiangan Muncul, Bela Tuan Bupatinya

Takalar- Karya Indonesia News.com. Pernyataan Ketua BKDD Kabupaten Takalar yang cenderung membela tuannya adalah pernyataan rasa takut dimutasi. Sehingga banyak kalangan menilai bahwa yang bersangkutan ikut menyakiti rakyat khususnya bagi ASN yang terkena pergeseran mutasi, terlebih dengan ASN yang di Non Jobkan.

Paska Mutasi jilid II Syamsari Kitta sudah ribuan ASN gigit jari, termasuk tenaga honorer yang selama ini mengabdi dipemerintahan sebelumnya yang sudah duluan merasakan "Kejamannya Bapak Tari"

Berharap ada perubahan yang baik dalam pemerintahannya, "Appatindak kiri-kanan tiada mengapa, yang penting hasratnya tercapai, maka OK lah jadinya, sehingga inilah terjadi sampai hari ini. 

Mutasi tidak dilakukan secara profesional, yang cenderung langgar aturan mainnya, akibatnya banyak menuai sorotan, demonstrasi bahkan sejumlah ASN berencana  PTUN kan bupati Syamsari Kitta.

Sepertinya sudah terlihat kropos dengan pasangannya, khususnya dalam pengambil keputusan penting seperti persoalan mutasi, yang cenderung tidak dilibatkannya wakil bupati. 

Wajar kalau banyak  kalangan menilai andaikan H.De'de ikut diminta pendapatnya dalam Mutasi, maka tidak seperti ini kacaunya, ungkap sejumlah sumber.

Dikatakannya lagi, bahwa saya sudah hampir pensiun karena sisa 4 bulan lagi masa pengabdiannya kepada negara, barusan kualami seperti ini, ikut terkena " nafsu sahwatnya " dipersoalan mutasi.

Sudah banyak bupati bersamanya,  tapi barusan ini melihat bupati yang sangat kejam, tidak punya nurani, tanpa mempertimbangkan dampak efisiensi kerja, antara tempat kerjanya dengan tempat tinggalnya, urai sumber.

Bupati Syamsari Kitta, telah membangun pondasi pencitraan yang terburuk sepanjang pemerintahan Takalar. Karena ada beberapa ASN yang di sumpah tapi tidak jelas tempatnya karena ada yang gantikan posisinya.

Kejamnya dimutasi ini lanjut sumber, ASN yang sudah meninggal, pensiun hingga yang sudah pindah ke daerah lain seperti Kabupaten Maros, ikut dimutasi. Menonjobkan ASN, tanpa kesalahan sama halnya dengan membunuh.

Lalu dasar apa Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) termasuk Baperjakat melakukan mutasi dan mengatakan sudah sesuai prosedur ? Pada hal secara kasat mata, mutasi baru-baru ini banyak yang tidak.masuk akal ?

Acuannya dari mana kalau dibilang sudah benar, kecuali kalau mau membantu "Tuanya" terlebih lagi kau ingin menyelamatkan diri, karena takut dampak mutasi, sehingga ikut berbohong dan menyakiti ASN pungkas salah seorang tokoh masyarakat di Galut baru-baru ini kepada Jurnalis Karya Indonesia News.com.

Hal lainnya, ada beberapa guru yang diangkat menjadi Kepala Sekolah (Kepsek) yang belum menyandang status Sarjana Lengkap (S1) sebagai salah satu alas pertimbangannya.
Untuk menduduki jabatan, toh ada namanya dapat hadiah, lalu ini yang dikatakan sudah benar dan sudah sesuai aturan hukum pak Rusdi Sanneng ? 

Sumber menyarankan, sebaiknya BKDD Rusdi Sanneng, lebih baik diam saja, karena kalau bicara pastilah berbohong, dan jangan memperkeruh suasana lagi, kecuali kalau mau jadi pahlawan kesiangan didepan Tuan Bupatinya, tegas sumber dengan nada kesal.(KS/KIN.com)