Komisi III DPRD Gowa Akan Evaluasi ADD/DD SETIAP PENGGUNAANNYA
Kucuran anggaran pemerintah pusat melalui anggaran dana desa(ADD) ataupun Dana Desa(DD) dianggap belum maksimal pemanfaatannya di masyarakat. Tidak sedikit kepala desa bermasalah hukum karena tidak transfaran dan keluar dari juknisnya dalam mengolola anggaran desa.
Gowa (Karya Indonesia) Komisi III DPRD Gowa akan melakukan evaluasi terkait dana desa yang digelontorkan kepada Aparat Desa. Langkah ini dilakukan menyusul banyak laporan masyarakat terkait oknum kepala desa ‘nakal’ dalam mengelola dana desa.
Anggota Komisi III DPRD Dari Fraksi Partai Gerindra Robby Harun mengatakan, proses evaluasi diprioritaskan untuk wilayah dataran tinggi, tapi dalam waktu dekat ini kita akan turun di Kecamatan Bontonompo, Pallangga dan Barombong.
“Evaluasi dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut informasi dari warga. Tiga kecamatan ini akan kita kunjungi karena wilayahnya dekat untuk dikunjungi,” katanya, Jumat 08/02/2018.
Robby Harun menambahkan, ketiga kecamatan tersebut menjadi tolak ukur pengelolaan dana desa, Evaluasi juga sebagai ‘warning’ bagi aparat desa agar tidak main-main dengan uang rakyat yang dikelola.
Pihaknya berjanji akan secepatnya membahas permasalahan tersebut. “Kami akan membahasnya dengan ketua komisi III, untuk segera melakukan evaluasi dana desa di tiga kecamatan tersebut, karena dana desa disinyalir ada yang tidak sesuai dengan peruntukkannya,” imbuh Robby
Menurut Robby Harun, berdasarkan informasi yang masuk ke komisi III DPRD Gowa, ada okmum kepala Desa yang berani menyalahgunakan dana desa. Untuk membuktikan dugaan tersebut komisi III akan turun ke lapangan guna melakukan evaluasi terkait hal tersebut.
Penyebab terjadinya penyalahgunaan dana desa menurut Robby Harun, karena minimnya pengawasan, sehingga dimanfaatkan oleh oknum kepala Desa terutama yang jauh dari jangkauan pengawasan. Kali ini kita ingin ada pengawasan menyeluruh, termasuk masyarakat, Pers, TNI dan polisi (Kadir Sijaya)
0 komentar :
Posting Komentar