Banjir Jakarta Adalah Tanggung Jawab Bersama Pusat, 13 Sungai Anggarannya Ditangan Pusat
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.
JAKARTA (KARYA INDONESIA)- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan 13 sungai kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sehingga bisa segera dibenahi. Sejak menjadi anggota dewan, dia mengaku, tidak pernah sekali pun pemerintah pusat benar-benar fokus membenahi.
Prasetyo menyampaikan hal itu saat diberi kesempatan bertanya pada Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat
"Kalau memang Kementerian tidak mampu, serahkan kami Pak, pemerintah daerah. Jakarta itu masalahnya sekarang ada dua masalah, macet dan banjir. Kemarin ini terang benderang Jakarta Pak, 13 sungai yang dikelola oleh PUPR tidak ada alat (berat) satu pun yang turun," tuturnya di lokasi
Pria yang akrab disapa Pras ini menegaskan, Pemprov DKI mampu menyelesaikan jika diberikan kuasa membenahi 13 sungai. Apalagi, DKI didukung Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) yang mencapai Rp89 Triliun.
"Bukan apa-apa, kita punya APBD sangat luar biasa besar Rp89 triliun, SILPA-nya masih banyak, kasih ke kita, kita kelola namanya jalan protokol, namanya 13 sungai, Jakarta hilang banjir dan macet," ujarnya.
Politikus PDIP itu meminta Menteri Basuki Hadimuljono untuk menjadikan hal ini sebagai prioritas. Dia tak ingin Jakarta selalu dikepung banjir saat musim hujan datang.
"Contoh, lihat di Jembatan Dukuh Atas kering kerontang, banjir di mana-mana, saya minta tolong Pak Wamen, tolong kasih tahu Pak Menteri Basuki ini jadi perhatian khusus serahkan ke kita, kita mampu," katanya.
Mendengar pertanyaan itu, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan bakal langsung melaporkan kepada Menteri Basuki Hadimuljono untuk menjadi prioritas. Soal sungai di Jakarta, dia meminta semua pemangku kepentingan duduk bersama dan bersinergi.
"Ini menjadi tanggung jawab kita bersama bukan Kementerian PUPR, oleh karena itu saya berharap, kita sinergi karena DKI juga mempunyai biaya yang besar, sementara PUPR ini dari Sabang sampai Merauke," tuturnya.(KI)
0 komentar :
Posting Komentar