Sri Mulyani Berang, Ada Apa Dana Diendapkan ? Itu Kan Untuk Rakyat ?
Karena ternyata pemerintahnya di daerah hanya ke enakan nyimpang uangnya di Bank. Pada hal pusat telah menggolontorkan uang sampai ratusan triliun.
Kementerian Keuangan mencatat jumlah simpanan pemerintah daerah (Pemda) di bank kembali naik di akhir Mei 2022 menjadi Rp 200,75 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengungkapkan kekesalannya terkait kenaikan simpanan tersebut yang tak kunjung dibelanjakan untuk rakyat, dana serapan ke masyarakat sangat minim setiap tahunnya.
Kementerian Keuangan mencatat jumlah simpanan pemerintah daerah (Pemda) di bank kembali naik di akhir Mei 2022 menjadi Rp 200,75 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengungkapkan kekesalannya terkait kenaikan simpanan tersebut yang tak kunjung dibelanjakan untuk rakyat, dana serapan ke masyarakat sangat minim setiap tahunnya.
Karena ternyata hanya disimpang saja di Bank. Menurutnya, kenaikan pada Mei ini sebesar Rp 9,18 triliun atau 4,79 persen dari posisi April 2022 sebesar Rp 191,57 triliun adalah angka yang cukup tinggi.
Apalagi jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya; kenaikannya lebih tinggi lagi. Di mana dibandingkan dengan posisi sampai Mei 2021 terdapat kenaikan simpanan pemda di bank sebesar Rp28,20 triliun atau 16,34 persenEkonomi
Sri Mulyani soal Rp 200 T Parkir di Bank Daerah: Kenapa tidak buat program bantu rakyat di daerah untuk pembuatan MCK agar rakyat sehat, bebernya. Senin, 20 Juni 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengungkapkan kekesalannya terkait kenaikan simpanan tersebut. Menurutnya, kenaikan pada Mei ini sebesar Rp 9,18 triliun atau 4,79 persen dari posisi April 2022 sebesar Rp 191,57 triliun cukup tinggi.
"Coba lihat angka 2022 posisi Mei, posisi kita di APBD itu Rp 200 triliun (tersimpan di bank), tahun lalu sampai akhir Mei hanya Rp 172 triliun, 2020 hanya Rp 165 triliun. Jadi ini kita transfer, terus ngendon di bank," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Daerah di Kemendagri yang dikutip Senin, 20/6/22.
Ia menyesal karena endapan dana tersebut terjadi saat masyarakat di sejumlah daerah masih banyak yang belum punya tempat mandi, cuci dan kakus. Seharusnya, daripada didendapkan di bank, dana itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan itu, ujar Sri Mulyani.
"Kenapa belanja barang modalnya kurang ? Padahal rakyat saya masih membutuhkan infrastruktur dasar, padahal masih ada kemiskinan, padahal masih ada daerah yang belum punya MCK memadai kenapa nggak dipakai untuk MCK ?
Apalagi jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya; kenaikannya lebih tinggi lagi. Di mana dibandingkan dengan posisi sampai Mei 2021 terdapat kenaikan simpanan pemda di bank sebesar Rp28,20 triliun atau 16,34 persenEkonomi
Sri Mulyani soal Rp 200 T Parkir di Bank Daerah: Kenapa tidak buat program bantu rakyat di daerah untuk pembuatan MCK agar rakyat sehat, bebernya. Senin, 20 Juni 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengungkapkan kekesalannya terkait kenaikan simpanan tersebut. Menurutnya, kenaikan pada Mei ini sebesar Rp 9,18 triliun atau 4,79 persen dari posisi April 2022 sebesar Rp 191,57 triliun cukup tinggi.
"Coba lihat angka 2022 posisi Mei, posisi kita di APBD itu Rp 200 triliun (tersimpan di bank), tahun lalu sampai akhir Mei hanya Rp 172 triliun, 2020 hanya Rp 165 triliun. Jadi ini kita transfer, terus ngendon di bank," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Daerah di Kemendagri yang dikutip Senin, 20/6/22.
Ia menyesal karena endapan dana tersebut terjadi saat masyarakat di sejumlah daerah masih banyak yang belum punya tempat mandi, cuci dan kakus. Seharusnya, daripada didendapkan di bank, dana itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan itu, ujar Sri Mulyani.
"Kenapa belanja barang modalnya kurang ? Padahal rakyat saya masih membutuhkan infrastruktur dasar, padahal masih ada kemiskinan, padahal masih ada daerah yang belum punya MCK memadai kenapa nggak dipakai untuk MCK ?
Sampai saat ini serapan belanja di daerah masih menghadapi kendala," pungkasnya. Ia menilai simpanan di bank ini menunjukkan kinerja belanja di daerah masih buruk dan sangat rendah hingga akhir Mei ini. Padahal, pemerintah pusat selalu mengirimkan dana melalui transfer ke daerah tepat waktu.
"Itu artinya kecepatan untuk kita jalankan instrumen yang penting di daerah jadi tidak jalan. Karena tadi, kecepatan di dalam belanjanya lambat," kata dia.
Lanjutnya, belanja pemda yang lambat ini juga tercermin dari belanja modalnya yang terus turun. Padahal belanja modal sangat penting untuk membangun infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak selalu kesusahan. Apalagi saat ini sangatlah dibutuhkan.
"Itu artinya kecepatan untuk kita jalankan instrumen yang penting di daerah jadi tidak jalan. Karena tadi, kecepatan di dalam belanjanya lambat," kata dia.
Lanjutnya, belanja pemda yang lambat ini juga tercermin dari belanja modalnya yang terus turun. Padahal belanja modal sangat penting untuk membangun infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak selalu kesusahan. Apalagi saat ini sangatlah dibutuhkan.
Pemerintah Pusat melalui Presiden Jokowi bersama kementrian keuangan akan memberikan sanksi keras kepada Pemda yang keenakan ngendapkan uangnya di Bank yang dikirim pemerintah pusat ke daerah-daerah, pungkas nya (Kadir Sijaya-Tri/Red/MIH)
0 komentar :
Posting Komentar