Tenaga Honorer Berharap Ada Kebaikan Pemerintah Untuk Mendata Ulang Yang Belum masuk dalam Data Base BKN Sampai Sekarang.

Ilustrasi, Banyak Tenaga kerja Honorer sudah mengabdikan dirinya sepanjang hidupnya, butuh pengankatatan PPPK dari pemerintah saat ini.

MAKASSAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Tenaga Honorer Berharap Ada Kebaikan Pemerintah Untuk Mendata Ulang Yang Belum masuk dalam Data Base BKN Sampai Sekarang. Bahkan berharap jangan semata-mata terdaftar tidaknya di data base, tapi melihat seberapa lama honor tersebut mengabdi. Kalau puluhan tahun honor lalu tiba-tiba diputuskan kan sangat tidak adil juga ? Kini aturannya itu ada ditangan pemerintah sekarang ini ? Senin/6/5/2024.

Pemerintah pusat seharusnya tidak buru-buru menetapkan berakhirnya "nasib bagi honorer" khususnya kalangan guru honorer. Menyusul masih banyak nya guru honorer yang belum terdaftar namanya dalam data base BKN, kalau hal ini sebagai syarat untuk lulus PPPK. Apalagi banyak pihak terutama sekolah atau Pemda yang tidak memantau langsung dan tidak mendata honor yang sudah lama mengabdi karena pendataan di tahun 2022. 

Karena kalau itu terjadi dipastikan banyak yang gigit jari, lagian pula bukan kesalahan bagi honorer kalau belum terdata di data base mengingat pemerintahlah yang dalam hal ini BKN harus pro aktif mengumumkannya di media atau kepada instansi masing-masing yang bersangkutan dimana bekerja terus diberikan kesempatan agar honorer yang belum terdata segera diselesaikan.

Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dampak sosialnya bagi mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja sebagai honor tapi belum ada masuk dalam data base, seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan bertindak adil terhadap honorer . 

Mereka sudah mengabdi bertahun-tahun tapi tiba-tiba namanya belum terdaftar karena sistim yang tidak memadai di operator, apalagi operatornya tidak cekatan dan tidak punya kepedulian yang tinggi sehingga bermasa bodoh, tidak segera disampaikan kepada honorer yang bersangkutan. Tidak menyampaikannya kepada yang bersangkutan. Akibatnya banyak tenaga guru honor belum masuk di data base dan terancam nganggur kalau honorer benar-benar dihapus, maka disinilah harus hadir keadilan pemerintahan.

Olehnya itu sebaiknya pemerintah pusat mendata ulang melalui BKN masing-masing daerah agar bisa terkaper masuk nama honor yang sudah bertahun-tahun mengandi. Sehingga tenaga honor guru bisa bernafas lega karena kebaikan pemerintah yang tetap perduli dengan tenaga guru yang puluhan tahun mengajar.

Saat ini masih banyak guru honor yang belum terdata di data base, kasian mereka kalau tidak menjadi perhatian pemerintah apalagi kalau sudah distop tenaga honor, kemudian tidak lulus PPPK. Mereka hanya berharap lulus PPPK setelah puluhan tahun mengabdi sebagai honor. (Redaksi)