TAKALAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Dalam rangka Monitoring Tindak Lanjut Penyerahan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hasil audited BPK perwakilan IV Makassar TA. 2024, Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan (Tim II) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Takalar. 

Kedatangan Pimpinan dan Anggota Banggar DPRD Sulsel disambut langsung oleh Wakil Bupati Takalar Dr. H. Hengky Yasin,.S.Sos,.MM di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Rabu 21 Mei 2025 dan dihadiri Pimpinan OPD Kab. Takalar serta para Camat se-Kab. Takalar. 

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Takalar menyampaikan selamat datang kepada Wakil Ketua DPRD Prov. Sulsel sekaligus Pimpinan rombongan Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan di Kab. Takalar yang dikenal dengan Butta Panrannuangku (Tanah Harapan). 

"Kab. Takalar memiliki banyak potensi sumber daya alam, sehingga kehadiran DPRD Prov. Sulsel menjadi angin segar bagi kami di Kab. Takalar untuk menyuarakan perkembangan potensi yang dimiliki" Ujarnya. 

Lebih lanjut dikatakan, di Pemerintahan yang baru tentu saya bersama Bupati Takalar berusaha untuk lebih baik dengan melahirkan pemerintahan yang profesional, lebih maju dalam pelayanan dan memberikan kemajuan untuk daerah sesuai dengan Visi dan Misi Takalar yaitu "Takalar Unggul dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital". 

"Dengan kedatangan Banggar DPRD Prov. Sulsel ini, kita bisa saling sharing dan terus memperkuat sinergi dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bertanggung jawab, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya masyarakat Kab. Takalar" Tutup Wabup Takalar. 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Prov. Sulsel Supriadi Arif, S.Pdi,.M.Si menyampaikan tujuan kedatangannya bersama jajaran Banggar DPRD Provinsi Sulsel ke Kab. Takalar untuk melakukan silaturahmi dan melakukan pembahasan tentang Tindak Lanjut Penyerahan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hasil audited BPK perwakilan IV Makassar TA. 2024. 

"Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami dalam kunjungan ini, diantaranya tentang Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024, seberapa besar realisasinya dari jumlah anggaran yang ditetapkan yang bersumber dari 3 sumber pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah" Jelasnya. 

Lanjut dikatakan, Informasi lainnya yang dibutuhkan terkait dengan Belanja Daerah sampai akhir tahun 2024, jumlah anggaran yang sudah direalisasikan terkait Penerimaan Pembiayaan dan jumlah yang dianggarkan serta pengeluaran yang dikeluarkan selama tahun 2024. 

"Hal inilah yang menjadi perhatian kami, dan menjadi cacatan penting bagi kami untuk mengawal apa yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kab. Takalar" Jelasnya. (RED/MIH/KS).

GOWA (MEDIA INDONESIA HEBAT) Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menerima kunjungan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Baruga Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Rabu (21/5).

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka monitoring realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa hingga pembayaran dana sharing PBI BPJS dari Pemprov Sulsel.

Dalam pemaparannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa, Mahmud, menjelaskan APBD Kabupaten Gowa tahun 2024 mencapai angka Rp 2 triliun. Pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar Rp 2,043 triliun dan naik menjadi Rp 2,103 triliun setelah perubahan. 

Sementara itu, belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp 2,043 triliun naik menjadi Rp 2,228 triliun setelah perubahan, dengan tingkat realisasi mencapai 98 persen.

“Salah satu kendala utama yang dihadapi Pemkab Gowa adalah belum cairnya dana sharing dari Pemerintah Provinsi Sulsel untuk alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tahun 2024 yang telah tertunda selama satu tahun,” sebutnya. 

Ditempat yang sama Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin mengaku tahun 2025 ini pihaknya akan bersiap dengan segala kondisi yang ada. Menurutnya dana sharing PBI BPJS yang belum terbayarkan oleh Pemprov di Tahun 2024 tersebut akan menjadi pembelajaran untuk bersiap menghadapi kondisi terburuk. 

"Insyaallah APBD kita kokoh di tahun depan dan menyiapkan kondisi jika penundaan dana sharing masih dilakukan.  Kita harus sepaham bahwa masyarakat di 24 kabupaten/kota adalah juga masyarakat Gubernur, terutama dalam sektor kesehatan," tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan kesehatan, Pemkab Gowa telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk membackup kebutuhan jaminan kesehatan masyarakat yang belum tercover oleh BPJS

“Pemkab Gowa sangat konsesn terhadap pelayanan kesehatan sehingga meskipun kami telah mengalokasikan anggaran tambahan, kami juga harap DPRD bisa memnjembatani agar dana sharing ini bisa segera terbayarkan,” tambahnya.

Olehnya ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota Banggar DPRD Sulsel yang telah hadir dan memberikan perhatian terhadap permasalahan daerah, terutama terkait alokasi dana kesehatan

Menanggapi hal tersebut, Salah satu anggota Banggar DPRD Sulsel, Asman mengaku permasalahan ini turut menjadi sorotan. Ia menyebutkan bahwa hampir semua daerah mengalami penundaan pembayaran dana sharing BPJS, termasuk Gowa.

"Ini menjadi perhatian serius kami di DPRD Sulsel karena menyangkut tata kelola keuangan daerah dan pelayanan publik. Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penghentian sementara dana sharing BPJS tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," tegasnya.

Ia berharap agar Pemprov Sulsel segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar tidak mengganggu pelayanan dasar di kabupaten/kota, khususnya di Gowa. (RED/MIH/KS).

Gubernur Andalan Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman .

MAKASSAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melakukan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan I Tahun Anggaran 2025, dengan total nilai mencapai Rp 222 miliar. Langkah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.

"Kita telah melakukan efisiensi, realokasi dan alhamdulillah hasilnya termasuk tambahan dana belanja prioritas baik pusat maupun provinsi serta tambahan DBH 2024/2025" ujar Andi Sudirman Sulaiman.

Serahkan alokasi DBH ini diharapkan dapat memperkuat fiskal daerah serta mempercepat implementasi program-program pembangunan yang telah direncanakan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menekankan pentingnya penggunaan dana ini secara efektif dan efisien, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

"Penyaluran DBH ini adalah bentuk sinergi dan dukungan kami kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Kami berharap dana ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memenuhi prioritas kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Lebih lanjut, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman juga mengingatkan akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah provinsi akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan DBH ini untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Kita akan mengupayakan untuk bisa mempercepat lagi pencairan untuk triwulan kedua tahun 2025 dan secara bertahap untuk DBH tahun 2024 yang belum dilaksanakan" tutup Gubernur yang akrab disapa Andalan .(RED/MIH/KS)

TAKALAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Lindungi Masyarakat dari Penyalahgunaan Narkotika, Wabup Takalar Buka Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Napza 

Guna mencegah Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Masyarakat Takalar khususnya bagi Warga Binaan Lapas Takalar, Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Takalar telah menyelenggarakan Sosialisasi yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Takalar Dr. H. Hengky Yasin,.S.Sos,.MM, Rabu (21/5/2025). 

Tema yang diusung dalam Sosialisasi ini "Bebas Dari Narkoba, Untuk Hidup Lebih Sehat dan Produktif". 

Dalam Sosialisasi tersebut H. Hengky juga mengatakan bahwa sebagai Ketua Badan Narkotika Takalar saya mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya kita dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, kegiatan ini sangat penting untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda dari bahaya penggunaan Napza. 

"Kita ketahui bersama penyalahgunaan narkotika sangat mempengaruhi perilaku dan mental dan menimbulkan dampak negatif dan kerugian bagi penggunanya. Selain berdampak pada gangguan kesehatan juga dapat merusak otak termasuk gangguan kognitif, memori dan emosi. Olehnya itu, perlu adanya kesadaran bagi kita agar terhindar dari pengaruh narkoba" Jelasnya. 

Pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada generasi muda agar menghindari lingkungan yang negatif dan pengaruh narkotika dan mengisi aktivitasnya dengan kegiatan yang positif dan membangun. 

"Saya berharap kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkotika terus di pupuk. Dibutuhkan metode yang tepat dan sederhana supaya masyarakat paham benar dengan permasalahan hukum yang dihadapi terkait penyalahgunaan narkoba tersebut dalam kehidupan sehari-hari"Ujarnya. 

Ditempat yang sama, Kalapas Takalar Mansyur,.S.Sos,.M.Si menyampaikan bahwa kapasitas di lapas takalar adalah 250 orang dan per hari ini isi lapas takalar sebanyak 513 orang, Artinya jumlah tersebut melebihi dari kapasitas. 

"Dari jumlah warga binaan, kasus narkotika sebanyak 350 atau 70% dari jumlah warga binaan, kasus pidana umum 15-20 % dan selebihnya yaitu kasus pidana korupsi"jelas Kalapas Takalar. 

Dikatakan pula bahwa berbagai kegiatan telah dilakukan dan bekerjasama dengan polres Takalar untuk membina warga binaan dilapas Takalar seperti melakukan penyuluhan tentang narkoba, pembinaan keagamaan dan kegiatan positif lainnya. 

Adapun peserta sosialisasi sebanyak 30 orang yang terdiri dari warga binaan Lapas Takalar dan dihadiri Kasat Narkoba Polres Takalar serta para Pejabat Eselon IV dan V Lapas Kelas II B Takalar. (RED/MIH/Dessi).

TAKALAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Salah satu anggota DPR-RI dari Partai NasDem Dapil Sulawesi Selatan I, H. Achmad Daeng Sere, menggelar reses perdana masa sidang 2024-2029 di kediaman Jufri Siajang, salah satu tokoh masyarakat Sayoang, Kelurahan Pa’bundukang, Kecamatan Polsel, Kabupaten Takalar, Senin, 16/12/2024.

Kegiatan ini dihadiri masyarakat setempat yang antusias menyampaikan aspirasi dan berdiskusi terkait berbagai isu penting di daerah mereka.

Dalam sambutannya, H. Achmad Daeng Sere menegaskan bahwa reses adalah momen penting untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat di daerah pemilihannya.

“Reses ini adalah sarana bagi kami untuk memahami lebih dalam apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga program pemerintah dapat benar-benar menjawab harapan mereka,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, masyarakat Sayoang menyampaikan sejumlah aspirasi, seperti solusi terhadap banjir tahunan yang kerap terjadi, kebutuhan peningkatan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, serta upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Menanggapi hal tersebut, H. Achmad Daeng Sere memastikan bahwa setiap masukan yang diterima akan dibawa ke tingkat legislatif untuk menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan.

“Kami berkomitmen untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat Takalar dan daerah sekitarnya,” pungkas nya.

Tokoh masyarakat setempat, Jufri Siajang, menyampaikan apresiasi atas kunjungan H. Achmad Daeng Sere. Menurutnya, kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada wakil rakyat.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian beliau. Kehadiran ini sangat berarti bagi kami untuk menyampaikan keluhan utama masyarakat, seperti permasalahan banjir yang belum terselesaikan,” ujar Jufri.

Kegiatan reses ini diakhiri dengan sesi dialog interaktif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Warga berharap aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti agar manfaatnya terasa nyata di masyarakat.

Komitmen H. Achmad Daeng Sere untuk terus hadir di tengah masyarakat selama masa jabatannya pun menjadi harapan besar bagi masyarakat Sayoang dan wilayah lainnya di Sulawesi Selatan.(RED/MIH/Dessi)

MAKASSAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) BKD Kota Makassar menggelar sidang etik terhadap PNS yang diduga melakukan perselingkuhan Senin 19 Mei 2025 dimana sidang ini merupakan sidang kedua terhadap terduga IS dan EN yang merupakan PNS pada disdik kota Makassar dengan profesi guru

IS dan EN terlihat didampingi oleh penasehat hukumnya dari LBH IWO Sulawesi Selatan Muhammad Zulfikar Ahmad, SH dan Fachruddin Hisbulwathan, SH saat hadir di kantor BKD yang berlokasi lantai 2 gedung Balaikota Makassar sekitar pukul 12.30 Wita

Dari pantauan media diketahui bahwa sidang kali ini merupakan sidang kedua dimana pada sidang pertama terduga tidak didampingi oleh penasehat hukum karena menurut terduga IS  pihak BKD tidak mengizinkan terduga untuk didampingi penasehat hukum 

Kepala BKD Pemkot Makassar Akhmad Namsum saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa saat ini kedua terduga masih dalam proses sidang etik yang bersifat internal kepegawaian jadi memang tidak diperkenankan didampingi oleh penasehat hukum "Karena Istri terduga ini melapornya ke BKD tentang adanya dugaan perselingkuhan oleh terduga dimana terlapor ini berstatus sebagai PNS sehingga pihaknya menindak lanjuti dengan melakukan sidang etik terhadap kedua terlapor" jelasnya 

Penasehat Hukum IS dan EN mengatakan untuk sementara ini mereka akan mempelajari kasus ini termasuk meminta resume sidang kode etik sambil menunggu hasil sidang untuk menyusun langkah-langkah kedepan untuk melindungi dan membela hak-hak kliennya 

"Kalau memang aturan BKD tidak memperbolehkan kami untuk mendampingi klien kami selama proses sidang maka kami akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan namun kami berharap bisa memperoleh berita acara sidang etik yang dijalani klien kami" ucap Fahrul sapaan Fachruddin

Ketua LBH IWO Sulawesi Selatan Dr. Muhammad Abduh, SH, MH mengatakan bahwa pendampingan LBH IWO terhadap kasus yang di hadapi IS dan EN semata untuk melindungi hak-hak hukum terduga demi memperoleh kepastian hukum.(RED/MIH/Dessi)

Hamka B Kady Apresiasi Menteri Perumahan rakyat.

JAKARTA (MEDIA INDONESIA HEBAT) Salah satu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Hamka B. Kady, memberikan apresiasi atas terobosan yang dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruar Sirait. 

Apresiasi ini disampaikan Hamka dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PKP RI, Senin (19/5/2025), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dengan agenda pembahasan upaya pemenuhan program 3 juta rumah.

Dalam rapat tersebut, Hamka B. Kady menyoroti belum adanya terobosan signifikan dalam penganggaran perumahan di tahun-tahun sebelumnya.

“Tidak pernah ada terobosan yang seperti sekarang terjadi. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena setiap tahun pemerintah hanya menganggarkan apa adanya, tidak sesuai dengan kebutuhan,” ujar Hamka.

Akibatnya, menurut Hamka, "backlog" perumahan terus meningkat dari tahun ke tahun demi masyarakat kecil.

“Oleh karena itu, saya sependapat dan mengapresiasi adanya terobosan baru yang berusaha bagaimana backlog itu bisa terselesaikan dengan baik,” pungkas nya

Politisi senior Partai Golkar ini menegaskan pentingnya tindakan segera, tepat guna dan tentu baik untuk rakyat.

“Kalau kita tidak melakukan dari sekarang, dari tahun ke tahun nanti itu akan lebih banyak bertambahnya lagi,” tambahnya.

Meski demikian, Hamka menyoroti tantangan pendanaan. “Persoalannya ini adalah bagaimana dari sisi pendanaannya, itu yang harus kita create,” ujarnya,

mengakui upaya awal Menteri PKP yang walaupun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Hamka juga mengingatkan bahwa perumahan merupakan hak dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, sejajar dengan sandang dan pangan.

Hamka berharap pemerintah pada tahun anggaran mendatang dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk mengatasi persoalan backlog perumahan rakyat.

“Mudah-mudahan pemerintah tahun depan itu memberikan anggaran yang layak dan yang lebih besar lagi untuk menyelesaikan persoalan backlog ini,” katanya.

Anggota Komisi V DPR RI itu juga menggarisbawahi pentingnya pembahasan kendala teknis dalam pencapaian target.

“Memang kalau kita melihat ini sudah bagus pembagiannya, kami juga sudah paham bahwa dari sektor ini dan lain sebagainya. Yang akan kita bicarakan nanti adalah kendala-kendala di dalam pencapaiannya itu,” jelas Hamka.

Hamka, yang telah menjabat anggota DPR RI selama tiga periode, menekankan perlunya solusi konkret terhadap kendala yang akan muncul.

“Kita tidak akan bersoal lagi target itu solusinya kalau tidak tercapai seperti apa? Kita juga harus *fair*,” tegasnya.

Ia juga menyarankan agar rumusan teknis, baik untuk bedah rumah maupun pembangunan baru, dibahas secara komprehensif.

“Rumusan-rumusan secara teknisnya nanti, apakah itu bedah rumah saja atau pembangunan baru harus kita bicarakan secara teknis dengan baik sehingga semua bisa kita capai. Saya yakin dan percaya keberanian atau terobosan yang dilakukan oleh Bapak kita sambut dengan baik, dengan catatan ayo prinsipnya di sini adalah gotong royong,” tutup Hamka.

Di akhir pernyataannya, Hamka B. Kady secara khusus mengapresiasi penambahan target 350 ribu rumah.

“Jujur saya katakan, Pak Menteri, terlepas dari lebih dan kurangnya konsep ini, ada keinginan terobosan untuk kita semua pahami. Itu yang harus dipersamakan pemikiran kita bahwa ada terobosan untuk menyelesaikan backlog yang ada,” benernya. (RED/MIH/Dessi)